Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional meminta agar kewajiban pemenuhan pasar domestik atau DMO dalam RUU Migas tidak diterapkan secara sepihak kepada kontrak yang sedang berjalan.

Moshe Rizal selaku Ketua Komite Investasi Aspermigas menyampaikan kekhawatiran tersebut pada Selasa (13/10/2026).

Ia menilai perubahan mendadak terhadap kontrak kerja sama eksisting dapat mengganggu kepastian hukum bagi para kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS.

Para investor perlu menghitung ulang keekonomian proyek apabila aturan baru tersebut mulai berlaku.

Aturan Retroaktif Tingkatkan Risiko Sengketa

Penerapan aturan secara retroaktif berisiko meningkatkan potensi sengketa antara pelaku usaha dan pihak pemerintah.

Pembentuk undang-undang dinilai perlu menjaga keseimbangan yang tepat antara target penerimaan negara dan kepastian iklim investasi.

Perlindungan terhadap kontrak berjalan dianggap menjadi faktor krusial untuk menarik modal baru sekaligus mendukung target produksi minyak 1 juta barel per hari.

Mengenai potensi DMO yang dapat melebihi batas 25 persen, formulasi aturan dalam draf tersebut dinilai perlu diperjelas agar tidak merugikan negara.

Dalam draf RUU Migas sendiri, pengaturan kontrak eksisting tercantum secara khusus di dalam Bab Ketentuan Peralihan.

Pasal 102 mengatur keberlanjutan kontrak kerja sama yang telah ditandatangani sebelum undang-undang tersebut resmi berlaku.

Seluruh kontrak yang telah berjalan dinyatakan tetap berlaku hingga masa kontrak yang bersangkutan berakhir.

Hak dan kewajiban dalam kontrak tetap mengikuti kesepakatan awal sampai masa berlakunya habis.

Pengalihan hak dan kewajiban lembaga pengelola hulu migas sebelumnya turut dialihkan demi hukum kepada Badan Usaha Khusus Migas.

Sementara itu, untuk kontrak yang diajukan perpanjangannya setelah aturan baru berlaku, wajib tunduk sepenuhnya pada ketentuan undang-undang yang baru.