Pemerintah mengambil langkah strategis dengan memberikan izin resmi bagi pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Aceh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mengelola sumur secara legal.

Langkah hukum ini diharapkan mampu mendongkrak angka lifting atau produksi minyak nasional secara signifikan ke depannya.

Selain di Aceh, sebagian sumur minyak rakyat di kawasan Sumatera dan Jawa juga dilaporkan telah mulai beroperasi.

Pemerintah mencatat ada sekitar 43 ribu sumur milik masyarakat yang sebelumnya belum mengantongi izin resmi.

Penerbitan Peraturan Menteri menjadi dasar hukum agar kelompok masyarakat memperoleh legalitas dalam pengelolaan sumur.

Setiap satu sumur minyak rakyat diperkirakan mampu menghasilkan sekitar empat hingga lima barel minyak per hari.

Hasil produksi minyak tersebut nantinya akan dibeli langsung oleh Pertamina seharga 80 persen dari Indonesian Crude Price.

Kebijakan legalisasi ini juga diandalkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga yang tinggal di daerah.

Terkait korporasi yang akan dilibatkan di Aceh, Bahlil menyebutkan nama Medco serta Pertamina sebagai pihak yang terlibat.