Kasus ini menyoroti kerentanan nasabah ketika dua institusi besar (bank dan otoritas pajak) berkoordinasi tanpa melibatkan pemilik rekening dalam loop komunikasi awal.

Analisis Hukum: Benarkah Kantor Pajak Berwenang Memblokir Rekening?

Lantas, apakah tindakan ini memiliki landasan hukum yang kuat? Jawabannya adalah ya, namun dengan catatan prosedur yang sangat ketat dan bertahap.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejatinya memiliki wewenang sah untuk membekukan rekening penanggung pajak yang menunggak. Dasar hukum utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

pajak.go.id

.

Lebih lanjut, aturan teknis terbaru diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak

ikpi.or.id

. Regulasi ini menegaskan bahwa pemblokiran rekening adalah salah satu bentuk penagihan aktif. Tujuannya adalah untuk "mengamankan" aset wajib pajak agar tidak dialihkan atau dihabiskan sebelum utang pajak dilunasi, yang secara hukum dapat diibaratkan sebagai penyitaan aset tahap pertama

flazztax.com

.

Prosedur yang Seharusnya Berjalan: Tidak Bisa Tiba-tiba

Meski demikian, pemblokiran bukanlah tindakan impulsif atau sepihak yang dilakukan tanpa jejak administrasi. Menurut pedoman resmi perpajakan, sebelum rekening dibekukan, DJP seharusnya telah melalui serangkaian tahapan persuasif dan administratif:

  1. Surat Teguran: Pemberitahuan awal bahwa ada kewajiban pajak yang belum diselesaikan.
  2. Surat Paksa: Diterbitkan jika teguran diabaikan, memberikan peringatan terakhir selama 2x24 jam.
  3. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan: Langkah hukum sebelum eksekusi pemblokiran.

Kepala KPP baru dapat mengajukan permintaan pemblokiran secara tertulis kepada pimpinan bank atau lembaga jasa keuangan setelah tahapan tersebut tidak direspons oleh wajib pajak, dengan melampirkan salinan Surat Paksa dan daftar tunggakan yang sah