Heboh Pemblokiran Rekening Bank Warga Salatiga: Benarkah Atas Permintaan Kantor Pajak? Ini Fakta, Kronologi, dan Dasar Hukumnya
Kasus ini menyoroti kerentanan nasabah ketika dua institusi besar (bank dan otoritas pajak) berkoordinasi tanpa melibatkan pemilik rekening dalam loop komunikasi awal.
Analisis Hukum: Benarkah Kantor Pajak Berwenang Memblokir Rekening?
Lantas, apakah tindakan ini memiliki landasan hukum yang kuat? Jawabannya adalah ya, namun dengan catatan prosedur yang sangat ketat dan bertahap.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejatinya memiliki wewenang sah untuk membekukan rekening penanggung pajak yang menunggak. Dasar hukum utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
.
Lebih lanjut, aturan teknis terbaru diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak
. Regulasi ini menegaskan bahwa pemblokiran rekening adalah salah satu bentuk penagihan aktif. Tujuannya adalah untuk "mengamankan" aset wajib pajak agar tidak dialihkan atau dihabiskan sebelum utang pajak dilunasi, yang secara hukum dapat diibaratkan sebagai penyitaan aset tahap pertama
.
Prosedur yang Seharusnya Berjalan: Tidak Bisa Tiba-tiba
Meski demikian, pemblokiran bukanlah tindakan impulsif atau sepihak yang dilakukan tanpa jejak administrasi. Menurut pedoman resmi perpajakan, sebelum rekening dibekukan, DJP seharusnya telah melalui serangkaian tahapan persuasif dan administratif:
- Surat Teguran: Pemberitahuan awal bahwa ada kewajiban pajak yang belum diselesaikan.
- Surat Paksa: Diterbitkan jika teguran diabaikan, memberikan peringatan terakhir selama 2x24 jam.
- Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan: Langkah hukum sebelum eksekusi pemblokiran.
Kepala KPP baru dapat mengajukan permintaan pemblokiran secara tertulis kepada pimpinan bank atau lembaga jasa keuangan setelah tahapan tersebut tidak direspons oleh wajib pajak, dengan melampirkan salinan Surat Paksa dan daftar tunggakan yang sah
Update Terbaru
Reaksi Lucu Gabriel Magalhaes Usai Timnas Brasil Bungkam Singapura
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Kecelakaan Pesawat Militer Rusia di Siberia Renggut 19 Nyawa
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Rekomendasi Tempat Wisata Indoor di Bandung untuk Hindari Hujan
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Realisasi Investasi KEK Kendal Melesat Serap Ratusan Ribu Pekerja
Rabu / 18-11-2026, 13:49 WIB
Pratinjau Argentina vs Kosta Rika: Scaloni Rotasi, Pemain Muda Dapat Kesempatan
Rabu / 18-11-2026, 13:48 WIB
Dua Laga 3-2! Portugal dan Norwegia Rebut Tiket Perempat Final Nations League
Rabu / 18-11-2026, 13:45 WIB
Comeback Gila Norwegia! Haaland Bawa Timnya ke Perempat Final Nations League
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Faktor Pemulihan Medis Tunda Proses Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Hacker Manfaatkan AI untuk Retas Sistem dalam Waktu 3 Jam Saja
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Lepas E6 EV Siap Meluncur di GAW 2026 dengan Bekal Baterai 67 kWh
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Carlos Forbs Warisi Nomor 7 Ronaldo dan Bawa Portugal Bekuk Wales
Rabu / 18-11-2026, 13:42 WIB
Argentina Pesta 7-0 Lawan Kosta Rika, Tiga Brace Sekaligus Tanpa Messi
Rabu / 18-11-2026, 13:38 WIB
Umuh Muchtar Cium Upaya Menghalangi Persib Juara, Minta Pemain Waspada
Rabu / 18-11-2026, 13:36 WIB
Daftar Lengkap Biaya Admin BCA Naik Efektif Januari 2027
Rabu / 18-11-2026, 13:35 WIB






