Kementerian Kesehatan berencana melakukan perombakan besar pada sektor pelayanan kesehatan nasional.

Perubahan ini mencakup mekanisme rujukan pasien jaminan kesehatan, standar fasilitas ruang rawat inap, hingga metode pembayaran klaim.

Tiga Aspek Utama Transformasi Kesehatan

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan diterapkan segera.

Langkah tersebut menunggu penandatanganan peraturan presiden terbaru mengenai jaminan kesehatan oleh Presiden.

Aspek pertama yang diubah adalah sistem rujukan pasien yang tidak lagi mengikuti jenjang kelas rumah sakit.

Mekanisme rujukan nantinya didasarkan pada kompetensi fasilitas kesehatan dalam menangani penyakit pasien.

Pasien dapat langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan medis sesuai kebutuhan penyakitnya.

Aspek kedua berkaitan dengan penerapan standar ruang rawat inap bagi peserta jaminan kesehatan nasional.

Pemerintah menetapkan kapasitas maksimal empat tempat tidur dalam satu kamar perawatan rumah sakit.

Setiap ruangan inap juga wajib dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi di dalam.

Aspek ketiga menyangkut sistem pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit.

Pemerintah berencana mengganti sistem INA-CBG dengan metode Indonesia Diagnosis Related Groups.

Sistem pembayaran baru tersebut dirancang agar lebih sesuai dengan karakteristik penyakit di Indonesia.

Pengelompokan tingkat keparahan penyakit akan dibuat lebih terperinci dibanding metode sebelumnya.

Langkah penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan kategori dan mencegah potensi kecurangan.