Pemerintah Indonesia tengah mengkaji kebijakan moratorium atau pembatasan produksi smelter nikel setengah jadi. Langkah tersebut disiapkan untuk merespons risiko oversupply di pasar global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa opsi pembatasan ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebagian besar industri nikel domestik dinilai masih berfokus menghasilkan produk setengah jadi untuk diekspor.

Evaluasi Rantai Pasok dan Kuota Produksi

Pemerintah berencana memilah industri yang akan dilanjutkan dan yang akan dimoratorium. Prioritas diberikan kepada fasilitas yang mampu menghasilkan produk hilir secara langsung.

Kementerian ESDM mencatat kapasitas pengolahan bijih nikel terverifikasi telah mencapai sekitar 320 juta ton. Angka tersebut masih berpotensi berkembang seiring proses commissioning sejumlah smelter baru.

Sebelumnya, kuota produksi bijih nikel ditetapkan di kisaran 260 juta ton sampai 270 juta ton. Evaluasi berkala dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan smelter dengan kemampuan produksi di lapangan.

Dukungan Terhadap Pengolahan Lanjutan

Wacana moratorium ini mendapat dukungan dari anggota Komisi XII DPR Bambang Patijaya. Ia menilai kapasitas Nickel Pig Iron sudah berlebih dan investasi baru perlu diarahkan ke pengolahan lanjutan.

Indonesia dinilai telah berhasil pada tahap awal hilirisasi nikel seperti NPI dan ferronickel. Namun, produk tersebut sebagian besar masih dijual ke luar negeri tanpa pengolahan turunan.

Pemerintah berharap kebijakan pengetatan ini dapat mengubah struktur industri nikel domestik. Pengelolaan sumber daya alam diarahkan agar memberikan nilai tambah yang lebih tinggi bagi dalam negeri.