Unggahan ini pun dengan cepat memancing reaksi warganet. Banyak yang menyayangkan jika fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan penanganan masyarakat justru terkesan membatasi akses bagi kelompok rentan.

Klarifikasi Tegas Dinkes Brebes: Bukan Diskriminasi, Ini Masalah Kapasitas Tempat Tidur

Menanggapi gelombang kritik yang semakin meluas, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Brebes segera turun tangan memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat.

Kepala Dinkes Brebes, dr. Heru Padmonobo, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (8/10/2026), menegaskan bahwa isu "penolakan" tersebut merupakan miskomunikasi terkait jenis layanan yang diminta oleh pasien.

"Permasalahan yang dikeluhkan sebenarnya adalah kasus rawat inap. Untuk layanan rawat jalan di Puskesmas, sama sekali tidak ada pembatasan jumlah pasien BPJS," tegas dr. Heru.

Ia menjelaskan bahwa batasan "10 orang" yang disebutkan oleh petugas bukanlah kuota diskriminatif berdasarkan status kepesertaan, melainkan merujuk pada kapasitas fisik tempat tidur rawat inap. Aturan ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Penyelenggaraan Puskesmas.

"Untuk pasien rawat inap, Puskesmas sudah menjalankan ketentuan sesuai Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur bahwa Puskesmas dengan layanan rawat inap hanya boleh memiliki maksimal 10 tempat tidur. BPJS Kesehatan sendiri juga mendasarkan aturan ini. Sehingga, Puskesmas dalam hal ini tidak bisa berbuat banyak untuk menambah kapasitas di luar standar yang berlaku," sambungnya.

Sudut Pandang BPJS Kesehatan: Prioritas Utama adalah Kondisi Gawat Darurat

Senada dengan penjelasan Dinkes, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal, dr. Ario Pambudi Trisno Wibowo, turut memberikan penjelasan teknis agar masyarakat tidak salah paham. Ia menekankan bahwa penentuan layanan rawat inap tidak didasarkan pada status penjaminan (BPJS atau umum), melainkan pada urgensi medis.