Merespons gelombang protes dan duka masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengambil langkah cepat dan tegas. Plt Bupati Pemalang, Nurkholes, secara resmi mencopot Erning Rustini dari jabatan Kepala Sekolah SDN 01 Kebondalem pada 6 Oktober 2026. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan upaya menjaga integritas dunia pendidikan di wilayah tersebut.

Dalam keterangannya pada Kamis, 8 Oktober 2026, Plt Bupati Nurkholes menekankan bahwa tindakan ini adalah bentuk penindakan terhadap indisipliner dan bagian dari upaya pencegahan terjadinya bullying di masa depan.

"Ya, ini adalah tindakan indisipliner, dan upaya pencegahan terjadinya bullying. Ini akan berlaku sama bagi siapapun, karena kita tidak mentolerir bullying, apalagi di lingkungan sekolah," tegas Nurkholes, seperti dikutip dari keterangan resmi.

Pernyataan ini mengirimkan pesan yang jelas dan tanpa kompromi: tidak ada tempat bagi kekerasan di institusi pendidikan, dan kelalaian dalam pengawasan akan berujung pada konsekuensi administratif yang berat.

Proses Hukum dan Pemeriksaan Disiplin ASN di BKPSDM

Pencopotan jabatan bukanlah akhir dari proses yang harus dihadapi oleh Erning Rustini. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ia kini harus menghadapi mekanisme pemeriksaan disiplin yang ketat. Pemkab Pemalang telah menyerahkan kasus ini kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang.

Di bawah koordinasi BKPSDM, akan dilakukan pemeriksaan mendalam terkait pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menentukan apakah ada kelalaian struktural atau kegagalan dalam menjalankan tugas pengawasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi dasar bagi pemberian sanksi administratif lebih lanjut, yang berpotensi memengaruhi status kepegawaiannya secara permanen.