Pemerintah didorong agar segera memberikan subsidi khusus untuk pengadaan truk listrik demi mempercepat transisi energi hijau.

Dorongan tersebut disampaikan oleh peneliti Center for Transportation and Logistics Studies Universitas Gadjah Mada, Arif Wismadi.

Subsidi kendaraan listrik pada sektor angkutan barang dinilai sangat krusial karena seluruh lapisan masyarakat membutuhkan distribusi logistik.

Pernyataan itu disampaikan Arif dalam sesi diskusi pada ajang Indonesia International Sustainability Forum 2026 di Jakarta Pusat.

Berdasarkan temuan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, harga unit truk listrik saat ini masih sangat mahal.

Nilai jualnya berkisar antara dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan armada truk konvensional di pasaran.

Arif menilai kebijakan insentif kendaraan listrik yang berjalan saat ini masih mengalami ketidaktepatan sasaran bagi publik.

Menurutnya, subsidi kendaraan listrik sejauh ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas atas untuk pembelian mobil pribadi.

Selain subsidi langsung, ia juga mengusulkan adanya relaksasi dari sektor perbankan terkait skema pembiayaan pembelian armada.

Bank didorong agar mempermudah akses kredit truk listrik bagi pelaku UMKM dengan cukup menjadikan STNK sebagai agunan.

Urgensi elektrifikasi sektor angkutan barang juga sangat mendesak dilihat dari pertimbangan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Data Korlantas Polri menunjukkan populasi armada truk dan bus di Indonesia hanya berkisar 2,3 juta unit saja.

Jumlah tersebut merepresentasikan porsi kecil yakni 3,9 persen dari total populasi 150 juta kendaraan konvensional di jalan.

Meskipun populasinya tergolong sedikit, armada truk konvensional tercatat menghasilkan emisi karbon dioksida paling besar.