Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk mengalihkan fokus pasar panel surya ke ranah domestik.

Kebijakan tersebut diambil menyusul tingginya tarif bea masuk impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan produk panel surya nasional sulit menembus pasar Paman Sam akibat besarnya biaya bea masuk.

Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk memperkuat kapasitas produksi serta menyerap permintaan dalam negeri sebesar 100 megawatt.

Airlangga juga menyoroti berbagai tantangan regulasi infrastruktur yang masih harus disiapkan demi mendukung ekosistem energi bersih.

Selain persoalan panel surya, pemerintah turut mencermati skema perdagangan global berbasis lingkungan seperti CBAM dan EUDR.

Regulasi dari Uni Eropa tersebut nantinya akan mempengaruhi struktur harga produk internasional berdasarkan jenis energi yang digunakan.

Produk berbasis energi hijau akan memperoleh harga premium, sementara energi konvensional berpotensi mendapat harga lebih rendah.

Meskipun demikian, isu regulasi lingkungan itu dipastikan tidak berdampak langsung terhadap kelanjutan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi IEU-CEPA.

Draft perjanjian tersebut saat ini telah memasuki tahap akhir perancangan hukum sebelum diajukan untuk proses ratifikasi.