Dari jumlah tersebut, hanya delapan bangunan yang tercatat secara sah dalam sistem manajemen Barang Milik Negara (BMN). Bangunan yang sah ini meliputi rumah Kepala Lapas, rumah Kepala Subseksi Keamanan, rumah Kepala Subseksi Registrasi, wisma asimilasi untuk warga binaan yang menjalani program asimilasi, tiga kontainer yang sempat menjadi sorotan, serta satu bangunan yang belum jelas peruntukannya.

Sisanya, sebanyak 13 bangunan, berstatus "liar" atau tidak terdaftar dalam sistem BMN. Bangunan-bangunan ini pertama kali diungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI pada 22 September. Rinciannya cukup mengejutkan: dua bangunan menghadap sungai di posisi paling belakang sebelah kanan, delapan bangunan yang dikelilingi pagar hitam, dan tiga bangunan yang diklaim sebagai tempat istirahat petugas jaga.

Menurut penjelasan Rudi, ke-13 bangunan ini dibangun pada 2023 melalui skema "swadaya warga binaan" dan awalnya diperuntukkan sebagai rumah pegawai. Saat terjadi pergantian Kepala Lapas pada 2023, bangunan-bangunan ini justru mengalami renovasi besar-besaran pada 2025 dan baru rampung pada awal 2026.

"Bangunan tersebut juga tidak menggunakan anggaran negara sehingga tidak dapat dicatatkan, termasuk perabotan yang berada di dalamnya tidak menggunakan uang negara," ujarnya. Namun, narasi "swadaya" ini kini menjadi pisau bermata dua, karena membuka celah bagi warga binaan bermodal besar untuk "membeli" kenyamanan di luar standar pembinaan yang telah ditetapkan.

Klarifikasi Guest House, Simulator Golf, hingga "Kolam Renang" Sapi

Temuan lain yang tak kalah menyita perhatian publik adalah keberadaan sebuah guest house. Rudi menjelaskan bahwa bangunan ini sejatinya merupakan struktur lama yang sebelumnya berfungsi sebagai kantor, gudang, dan kantor SAE (Subseksi Aktivitas Kerja Eksternal).