Kebijakan pembatasan kendaraan ganjil genap di Jakarta telah berjalan sekitar satu dekade sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016.

Sejumlah pengamat menilai aturan tersebut kini sudah menemui kondisi kejenuhan dan perlu dievaluasi.

Usulan Solusi Kemacetan Jakarta

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menyatakan bahwa aturan tersebut awalnya hanya dirancang sebagai solusi perantara.

Transisi menuju Electronic Road Pricing atau Jalan Berbayar Elektronik dinilai lebih efektif membatasi penggunaan jalan.

Sistem tersebut menerapkan disinsentif ekonomi bagi pengendara yang melintas di jam sibuk untuk menghilangkan celah pelat palsu.

Langkah lanjutan yang turut disuarakan adalah menaikkan tarif parkir secara tajam di area pusat bisnis yang terhubung transportasi umum.

Selain itu, penguatan serta integrasi sarana transportasi publik menjadi fokus penting agar warga terdorong beralih dari kendaraan pribadi.

Pengembangan cakupan TransJakarta, rute MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta armada pengumpan harus terus diperluas.

Penerapan kebijakan yang lebih fundamental ini menuntut keberanian politik demi mengubah perilaku mobilitas warga secara menyeluruh.

Jakarta dinilai sudah tidak bisa terus-menerus diurai menggunakan solusi sementara yang bersifat jangka pendek.