Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur memberikan rekomendasi tegas berupa pemecatan. Sanksi ini dijatuhkan kepada tiga anggota DPRD dari fraksi mereka yang kedapatan terlibat kasus penyalahgunaan narkotika.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah menyatakan bahwa langkah tersebut diambil setelah ketiganya terbukti mengonsumsi barang haram.

Kepastian itu didapatkan melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya.

Tiga kader partai yang tersandung masalah hukum ini masing-masing berasal dari daerah pemilihan yang berbeda.

Mereka adalah ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, serta UAM dari DPRD Kabupaten Malang.

Mereka diamankan oleh pihak kepolisian bersama sejumlah orang lainnya di dalam sebuah kamar hotel. Penangkapan tersebut berlangsung di Kota Surabaya pada hari Senin dini hari.

Kharisma menegaskan bahwa berkas rekomendasi sanksi pemecatan segera dikirimkan kepada mahkamah partai dan Dewan Pimpinan Pusat.

Menurutnya, partai sama sekali tidak memberikan ruang toleransi bagi kader yang melakukan pelanggaran berat.

Apabila proses pemberhentian dari keanggotaan partai telah resmi berlaku, posisi ketiganya di dewan perwakilan akan langsung digantikan. Penggantian tersebut bakal diproses melalui mekanisme pergantian antar waktu.

Di sisi lain, proses hukum terhadap ketiga politisi ini diarahkan melalui mekanisme rehabilitasi medis. Berdasarkan asesmen medis dan penyidikan polisi, mereka dikategorikan sebagai pengguna tingkat pemula.

Ketiganya kemudian dirujuk untuk menjalani program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi. Aparat kepolisian sebelumnya juga telah menyita sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara.

Barang bukti yang diamankan petugas meliputi satu plastik sisa pakai sabu serta dua butir pil ekstasi warna kuning.

Polisi turut mengamankan alat hisap, korek api, serta bungkus rokok yang dipakai untuk menyimpan narkoba.

Hasil tes urine menunjukkan bahwa para pelaku terbukti positif mengonsumsi zat adiktif tersebut. Pihak kepolisian terus mendalami penanganan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.