"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang diterima dapat diverifikasi berdasarkan fakta dan kondisi riil di lapangan. Ini sekaligus menjadi bahan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tugas dan standar pelayanan keamanan di lingkungan Rutan Depok," ungkap Bogi, sebagaimana dikutip dari Radar Depok (JawaPos Group), pada Senin (5/10/2026).

Bogi menekankan bahwa proses pendalaman kasus ini masih berlangsung secara intensif dan menyeluruh. Ia berkomitmen penuh untuk memperketat pengawasan keamanan guna mengembalikan fungsi rutan sebagai tempat rehabilitasi, bukan tempat pelanggaran.

Komitmen Menuju "Zero Halinar"

Dalam upaya memulihkan kepercayaan publik, Pimpinan Rutan Depok kembali menegaskan komitmen institusinya terhadap program "Zero Halinar". Program ini merupakan gerakan tegas untuk mewujudkan lingkungan rumah tahanan yang bebas dari tiga ancaman utama: Handphone (telepon seluler ilegal), pungutan liar (pungli), dan narkoba.

"Kami akan menindak tegas siapa pun, baik petugas maupun warga binaan, yang terbukti melanggar. Khususnya dalam mewujudkan Zero Halinar yang menjadi prioritas utama kami," tegas Bogi dengan nada serius.

Selain itu, pihak Rutan Depok juga mengimbau masyarakat luas untuk tidak ragu menyampaikan informasi atau bukti akurat terkait pelanggaran di dalam rutan. Informasi tersebut dapat disampaikan melalui saluran komunikasi resmi yang tersedia, sehingga dapat ditindaklanjuti secara prosedural, transparan, dan akuntabel.

Ditjenpas Jabar Terjunkan Tim Gabungan Khusus

Menyadari kompleksitas dan sensitivitas kasus ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat tidak mengambil jalan pintas. Sejak Minggu (4/10/2026), pihak Kanwil resmi menerjunkan tim gabungan investigasi untuk mengusut tuntas temuan video viral tersebut tanpa pandang bulu.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, Yudi Suseno, mengonfirmasi bahwa serangkaian pemeriksaan ketat dan penggeledahan mendadak tengah berjalan di lapangan. Kehadiran tim dari tingkat regional ini menandakan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik penyimpangan di lembaga pemasyarakatan.