Badai politik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kembali bergulir dengan intensitas yang semakin tinggi. Usai Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengabulkan permohonan pemakzulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Bupati Gowa, Husniah Talenrang, akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di rumah dinasnya pada Minggu (4/10/2026) malam, Husniah tidak hanya menyayangkan putusan tersebut, tetapi juga melempar tuduhan serius: adanya upaya sabotase terhadap proses hukum yang ia jalani.

Tuduhan ini sontak menambah lapisan drama baru dalam kisruh kepemimpinan di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan tersebut. Publik kini dihadapkan pada narasi yang mempertanyakan integritas proses pemberitahuan hukum, sekaligus menyoroti nasib jabatan eksekutif daerah yang semakin berada di ujung tanduk.

Klaim Sabotase dan Hak Membela Diri yang Terabaikan

Dalam pernyataannya, Husniah Talenrang menegaskan bahwa ia sama sekali tidak pernah menerima panggilan atau undangan klarifikasi dari Mahkamah Agung sebelum putusan dijatuhkan. Menurutnya, ini adalah pelanggaran serius terhadap hak konstitusionalnya untuk membela diri (audi et alteram partem).

"Saya sebagai Bupati Gowa pada malam ini ingin menyampaikan bahwa putusan MA telah kami ketahui. Namun, ada hal yang sangat krusial ingin saya sampaikan, yakni adanya upaya sabotase terhadap surat yang seharusnya dikirimkan kepada saya untuk menyampaikan klarifikasi kepada MA," ujar Husniah dengan nada tegas.

Lebih jauh, Husniah menduga sabotase ini dilakukan melalui layanan pengiriman surat resmi, yakni PT Pos Indonesia. Ia mengaku baru mendapatkan surat undangan klarifikasi tersebut pada Jumat (2/10/2026), atau justru sehari setelah putusan MA resmi diterbitkan. Keterlambatan ini, menurutnya, bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan sebuah rekayasa yang membuatnya kehilangan momentum untuk menghadirkan pembelaan di hadapan majelis hakim.