Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan penegasan tegas terkait perlindungan substantif bagi sisa kuota internet milik pelanggan.

Pemerintah memastikan bahwa sisa kuota tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan dengan alasan apa pun oleh operator seluler.

Kebijakan penting ini merujuk langsung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Aturan tersebut juga diperkuat oleh Surat Edaran Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme perlindungan pengguna.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Deni Setiawan, menyampaikan penjelasan terkait aturan ini.

Pihaknya menegaskan bahwa perlindungan kuota wajib diberikan tanpa ada pungutan biaya tambahan dalam bentuk apa pun.

Komdigi menilai bahwa notifikasi masa berlaku yang selama ini diterapkan operator belum memberikan perlindungan nilai ekonomi secara nyata.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap formulasi tarif operator jika terjadi kenaikan harga paket di pasaran.

Esensi utama dari aturan baru ini adalah menjamin hak manfaat ekonomi pengguna agar kuota yang tersisa masih bisa dinikmati.

Pemerintah tidak membatasi pilihan layanan, melainkan mewajibkan adanya perlindungan substantif terhadap sisa kuota.

Berdasarkan laporan yang diterima Komdigi, sejumlah operator seluler telah menyediakan berbagai varian paket rollover.

ExcelSmart tercatat menyediakan 92 paket rollover yang terdiri dari 18 paket baru dan 74 paket lama.

XL serta Axis masing-masing memiliki 38 paket berfitur rollover dengan sejumlah paket yang masih berupa notifikasi.

Sementara itu, Indosat menyediakan 23 paket rollover dan 71 paket berbasis notifikasi H-7 serta H-2.

Telkomsel juga terpantau telah menambah varian paket rollover dan mekanismenya masih terus dievaluasi.

Pemerintah akan terus memantau implementasi di lapangan dan meminta operator melakukan penyesuaian mekanisme perlindungan.

Operator seluler diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala setiap satu bulan sekali kepada kementerian.