Pemerintah berencana mengucurkan paket stimulus jaringan pengaman sosial pada kuartal IV-2026.

Langkah tersebut bertujuan menjaga ketahanan daya beli masyarakat serta membangun PDB menuju target pertumbuhan enam persen pada 2027.

Rangkaian program perlindungan sosial jangka pendek ini diluncurkan secara bertahap.

Program itu dirancang agar bertransisi menjadi penguatan kapasitas produksi nasional.

Bantuan yang disiapkan mencakup penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat.

Pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja.

Warga berusia di atas 17 tahun pada kelompok desil 1 hingga 4 difasilitasi dalam pembukaan rekening bank.

Kebijakan ini diambil untuk memperluas inklusi keuangan dan mengintegrasikan bantuan sosial dengan perbankan nasional.

Pada rancangan anggaran 2027, stimulus tersebut disambungkan dengan program magang nasional untuk 150 ribu peserta.

Selain itu, pemerintah menyiapkan pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang serta insentif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Insentif pajak tersebut diberikan kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan instrumen perpajakan berfungsi menjaga porsi pendapatan tersisa di tangan pekerja.

Melalui langkah ini, konsumsi rumah tangga diharapkan tetap berada dalam kondisi stabil.

Di sektor perumahan, pemerintah melanjutkan insentif PPN DTP dan KPR bersubsidi bunga tetap enam persen.

Fasilitas tersebut ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan hingga Rp 17 juta per bulan untuk pembelian hunian seharga maksimal Rp 500 juta.

Penguatan kebijakan ini didukung oleh sejumlah indikator makroekonomi positif yang tercatat sebelumnya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen YoY.

Inflasi pada September 2026 terjaga di level 3,28 persen YoY dan PMI Manufaktur naik ke posisi 52,4.

Pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun dalam APBN 2027.

Defisit anggaran dalam APBN tersebut dijaga pada level 2,4 persen terhadap PDB.