Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi memilih melepaskan jabatannya usai muncul temuan fasilitas mewah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keputusan pengunduran diri tersebut telah diterima secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyusul sorotan tajam dari publik.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan terkait langkah mundur yang diambil oleh pimpinan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu.

Yusril menyatakan bahwa dirinya sangat menghormati keputusan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kontroversi yang terjadi di fasilitas pembinaan warga binaan.

Menurut penilaian dari unsur kementerian terkait, tindakan tersebut menunjukkan adanya integritas moral yang ditunjukkan oleh pejabat bersangkutan dalam memikul beban tanggung jawab.

Meski demikian, langkah etis berupa peletakan jabatan itu tidak otomatis menghentikan proses hukum yang berjalan apabila ditemukan unsur pidana dalam investigasi lanjutan.

Aparat penegak hukum tetap dapat melaksanakan penyelidikan mendalam atas temuan yang sebelumnya dilaporkan oleh Ombudsman Republik Indonesia terkait bangunan khusus tersebut.

Skandal ini bermula ketika Ombudsman menemukan keberadaan klaster fasilitas mewah di dalam area Lapas Kelas IIA Cibinong yang kemudian dibongkar pada akhir September 2026.