Penonaktifan ini akan berlaku hingga proses hukum mencapai tahap berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Jika pada akhirnya pengadilan menyatakan tersangka benar-benar bersalah, partai tidak akan ragu mengambil langkah paling keras.

"Ya pasti kalau sudah inkracht dan bersalah, tentu partai akan mengambil langkah pemecatan. Kami tidak akan melindungi kader yang melanggar hukum dan merusak nama baik organisasi," tambahnya dengan nada serius.

Meski demikian, Kharisma juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Menurutnya, partai belum memonitor secara persis kejadian di lapangan, sehingga segala bentuk penyelidikan dan penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

"Namun, kita utamakan asas praduga tak bersalah. Kita serahkan ke aparat penegak hukum, dan kita akan bersikap sesuai dengan hasil akhir dari proses tersebut," tandasnya.

Refleksi Publik: Ketika Amanah Rakyat Ternoda

Kasus ini meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi dunia politik di Jawa Timur. Publik pantas bertanya, bagaimana bisa para wakil rakyat yang memiliki akses dan fasilitas memadai justru terjerumus dalam lingkaran narkotika?

Narkoba tidak mengenal status sosial, namun ketika pelakunya adalah seorang pemegang amanah publik, dampaknya jauh lebih merusak. Kepercayaan masyarakat, yang sudah rapuh, kian tergerus. Kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi semua partai politik untuk memperketat seleksi, pengawasan, dan pembinaan moral terhadap para kadernya, terutama mereka yang duduk di kursi empuk legislatif.

Mekanisme restorative justice yang diterapkan kepolisian memang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk kasus dengan barang bukti minimal. Namun, di mata publik, hukuman administratif dan politik dari partai serta lembaga DPRD terkait seharusnya tetap berjalan. Integritas adalah mata uang paling berharga bagi seorang wakil rakyat, dan sekali ternoda, akan sangat sulit untuk membersihkannya.

Sinergianews akan terus memantau perkembangan kasus ini, mulai dari proses penyidikan di Polrestabes Surabaya hingga langkah disipliner yang akan diambil oleh Partai Gerindra dan lembaga DPRD masing-masing daerah. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.