Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang merumuskan standar keberlanjutan atau ESG untuk sektor nikel nasional.

Penyusunan aturan tersebut dilakukan menyusul hilangnya akses pasar Eropa bagi produk besi kasar nikel asal Indonesia.

Hal itu terjadi akibat ketatnya regulasi jejak karbon di benua tersebut.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono menegaskan bahwa penerapan standar ESG yang terintegrasi sangat penting untuk memperbaiki tata kelola pertambangan.

Standar ESG nasional ini diharapkan dapat menyelaraskan tata kelola dari hulu ke hilir dengan standar global yang terukur.

Langkah tersebut diinisiasi sejak pertengahan 2025 dengan melibatkan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia serta Forum Industri Nikel Indonesia.

Regulasi domestik dijadikan sebagai tulang punggung dan dipadankan dengan rujukan internasional seperti RMI-RMAP, Nikel Mark, ICMM, IFC-PS, dan IRMA.

Kerangka kerja ESG nikel dirancang mencakup 33 bab utama yang terdiri atas 10 bab lingkungan, 10 bab sosial, dan 13 bab tata kelola.

Setiap bagian juga dilengkapi indikator teknis serta panduan dokumentasi operasional di lapangan.

Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, melaporkan bahwa produk NPI Indonesia sangat bergantung pada pembangkit listrik batu bara beremisi tinggi.

Kondisi tersebut membuat produk nikel nasional terancam oleh tingginya biaya karbon di wilayah Eropa.

Penerapan fase definitif kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism oleh Uni Eropa menjadikan intensitas emisi gas rumah kaca sebagai tolok ukur utama.