Pemerintah berencana melakukan penyesuaian aturan terkait standar kadar emas yang menjadi acuan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai bagi industri perhiasan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa standar kadar yang berlaku saat ini akan segera diperbarui.

Ketentuan tersebut rencananya mengubah standar kadar emas dari sebelumnya 99,99 persen menjadi 99,9 persen.

Perubahan ini nantinya akan dituangkan secara resmi melalui revisi atau perbaikan Peraturan Pemerintah.

Melalui aturan anyar tersebut, pelaku industri perhiasan diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas PPN logam mulia secara lebih optimal.

Kendati demikian, pemerintah belum memberikan rincian lengkap mengenai waktu pasti pemberlakuan regulasi baru itu.

Saat ini, ketentuan perpajakan emas dan perhiasan sendiri masih mengacu pada aturan yang berlaku sebelumnya seperti PMK Nomor 48 Tahun 2023.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, pabrikan emas perhiasan memungut PPN dengan besaran tertentu seperti 1,1 persen untuk penyerahan kepada pabrikan atau pedagang serta 1,65 persen bagi konsumen akhir.

Selain itu, aturan perpajakan tersebut antara lain tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 yang mengatur penyerahan emas perhiasan serta jasa terkait.

Sementara itu, untuk emas granula yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut dipersyaratkan memiliki kadar kemurnian 99,99 persen berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau terakreditasi London Bullion Market Association Good Delivery.