Wilayah tersebut meliputi Madiun, Tangerang Selatan, Surabaya, hingga Kota Palangka Raya.

Selanjutnya, mantan Astama Ops Kapolri Mohammad Fadil Imran dipercaya mengemban tugas sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Fadil melaporkan total kekayaan bernilai Rp9,96 miliar kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kekayaan Fadil didominasi oleh kas dan setara kas yang mencapai angka Rp6,23 miliar.

Sisa aset miliknya terdiri atas tiga bidang tanah serta satu unit kendaraan roda empat jenis Toyota Innova Zenix.

Pelaporan LHKPN ini merupakan kewajiban konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Undang-undang tersebut mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme.