Simpang Siur Status Pernikahan: "Pasutri Siri" vs Keluarga Sah

Di luar aspek narkotika, lapisan skandal yang lebih pelik terungkap terkait hubungan pribadi kedua oknum tersebut. Sumber dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ADR dan UAM diketahui sebagai "pasangan suami istri siri" atau menikah di bawah tangan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun, narasi ini langsung dibantah dengan tegas oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suwito. Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (30/9/2026), Suwito menyatakan kebingungan sekaligus penolakan terhadap label "nikah siri" yang disematkan kepada anggotanya.

"Nah, ini yang saya juga bingung, ya. Karena, mohon maaf, saya enggak tahu ada bahasa kata nikah siri ataupun apa. Karena yang saya tahu, Ibu ADR ini kan punya suami sah dan memiliki keluarga yang baik di Banyuwangi," ungkap Suwito dengan nada yang terdengar berat namun tegas.

Pernyataan ini membuka dimensi emosional yang dalam, mengingat adanya keluarga sah yang ditinggalkan dan kemungkinan besar kini tengah menghadapi gejolak psikologis akibat pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh sang pasangan. Kasus ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi juga luka mendalam bagi institusi keluarga yang seharusnya dijaga.

Bayang-bayang Hukum: Ancaman Pasal 279 KUHP

Menanggapi kerumitan status pernikahan ini, Suwito menyoroti aspek hukum perdata dan pidana yang relevan. Ia merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 279, yang secara eksplisit mengatur larangan melakukan perkawinan tanpa izin dari suami atau istri yang sah.

"Kalau kita berbicara soal undang-undang, Pasal 279 dalam aturan hukum yang berlaku itu sangat jelas. Ada ketentuan yang menjerat tatkala seseorang yang sudah berkeluarga, kemudian menikah lagi tanpa izin dari istri atau suaminya yang sah. Itu sudah diatur secara tegas," jelas Suwito, memberikan edukasi hukum sekaligus penegasan bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang nyata.