Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengidentifikasi 214 perusahaan dari 11 negara.

Perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan bisnis terkait permukiman Israel di Palestina.

OHCHR menghimpun data usai menambahkan 61 perusahaan ke dalam basis data.

Sebanyak lima perusahaan juga telah dihapus karena menghentikan kegiatan tersebut.

Berbagai sektor bisnis masuk dalam laporan termasuk pertanian hingga perhotelan.

Penilaian terbaru berfokus pada dampak aktivitas bisnis terhadap hak rakyat Palestina.

PBB menilai keterlibatan perusahaan memakai tiga kategori berdasarkan prinsip panduan.

Kategori tersebut mencakup dampak buruk yang disebabkan atau kontribusi langsung perusahaan.

Sebanyak 200 perusahaan berkontribusi terhadap dampak negatif pada hak rakyat Palestina.

Sisa 14 perusahaan lainnya tercatat terkait langsung dengan dampak tersebut.

Mayoritas perusahaan berasal dari Israel serta beberapa negara lain.

Negara asal perusahaan itu meliputi Amerika Serikat, Inggris, hingga Jerman.

OHCHR tidak menyimpulkan pelanggaran hukum dari perusahaan dalam laporan ini.

PBB menekankan agar perusahaan memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia.

Komisaris Tinggi PBB Volker Türk mengingatkan pentingnya uji tuntas.