Pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema subsidi yang selama ini berjalan di tengah masyarakat.

Bentuk dukungan pemerintah rencananya dialihkan dari subsidi barang menjadi bantuan tunai langsung.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan kebijakan itu.

Penerapan skema tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.

Langkah ini menjadi bagian dari penataan perlindungan sosial serta digitalisasi data pemerintah.

Tahap awal pelaksanaan berfokus pada penyelesaian integrasi dan pemutakhiran data penerima bansos.

Pemerintah mengembangkan sistem digital yang menggabungkan berbagai data kementerian dan lembaga.

Data kependudukan dari Dukcapil dipadukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Pemutakhiran data ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Masyarakat juga diberikan ruang pendaftaran agar tidak hanya bergantung pada daftar penerima sebelumnya.

Proses pembenahan serta integrasi data tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.

Uji coba penyaluran bansos melalui sistem baru direncanakan pada kuartal pertama tahun berikutnya.

Integrasi Digital Single ID dan Rencana Penyaluran

Luhut menjelaskan bahwa 98 persen dari total penduduk Indonesia telah terdata di Dukcapil dan kini sedang dimutakhirkan secara menyeluruh.

Penggunaan kecerdasan buatan memungkinkan berbagai kementerian dan lembaga untuk saling terhubung dalam memperbaiki kelompok penerima manfaat.

Perubahan menuju bantuan tunai ini turut disiapkan melalui pengembangan Digital Single ID.

Pemerintah menghitung bahwa rata-rata nilai bantuan dari berbagai program yang dikumpulkan tersebut dapat mencapai Rp5,4 juta per orang dengan memanfaatkan teknologi pengenalan wajah.