Masyarakat yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan perubahan alamat kepada instansi pelaksana administrasi kependudukan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Proses perpindahan alamat saat ini jauh lebih praktis karena pemohon tidak lagi memerlukan surat pengantar dari desa.

Aturan tersebut didasarkan pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang memangkas birokrasi pengurusan administrasi.

Selain itu, seluruh rangkaian pengurusan perpindahan domisili ini tidak dipungut biaya alias gratis.

Syarat dan Cara Mengurus Pindah Domisili KTP

Terdapat dua metode yang dapat dipilih warga, yakni mendatangi langsung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persyaratan utama yang harus disiapkan meliputi fotokopi Kartu Keluarga serta E-KTP.

Pemohon juga wajib Mengisi Formulir F-1.03 serta melampirkan Surat Keterangan Pindah.

Bagi warga yang sudah berada di daerah tujuan, proses SKPWNI dapat diproses secara sistem dengan Dukcapil asal.

Cara lainnya adalah memanfaatkan layanan digital melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang bisa diunduh.