Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa jajarannya telah menyelesaikan 14 ribu kasus melalui mekanisme mediasi di Pos Bantuan Hukum.

Penyelesaian kasus lewat jalur tersebut diklaim mampu menghemat keuangan negara hingga Rp1,2 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Selasa.

Menurutnya, langkah mediasi tersebut mengandalkan pendekatan restorative justice tanpa harus meneruskan perkara ke pengadilan.

Saat ini tercatat ada sekitar 83.960 Posbankum yang telah tersebar di berbagai desa serta kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari total aduan yang masuk, sebanyak kurang lebih 16 ribu kasus diterima oleh pos bantuan hukum tersebut.

Sebanyak 14 ribu aduan berhasil diselesaikan lewat mekanisme mediasi di antara pihak yang sedang berperkara.

Sementara itu, sisa dua ribu kasus lainnya akan diteruskan melalui proses bantuan hukum gratis yang terus berjalan.

Sebagian besar aduan yang diterima meliputi persoalan sengketa tanah antar tetangga hingga kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kasus-kasus tersebut dinilai tergolong ringan sehingga sangat memungkinkan untuk diselesaikan secara damai melalui mediasi.

Supratman menekankan pentingnya pemulihan kondisi sosial masyarakat melalui pendekatan restoratif tanpa harus melalui proses penegakan hukum lanjutan.

Pelayanan di Posbankum melibatkan unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, paralegal, hingga kepala daerah atau lurah setempat sebagai pihak juru damai.