Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk mengawal proses eliminasi serta penanggulangan penyakit tuberkulosis hingga menjangkau wilayah tingkat daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa optimalisasi peran pemerintah daerah merupakan kunci penting agar penanganan TBC tidak sekadar menjadi kebijakan.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pendampingan kepada Kementerian Kesehatan termasuk mengintegrasikan skrining TBC bersama program Cek Kesehatan Gratis.

Sektor Kesehatan Wajib Masuk Dokumen Perencanaan Daerah

Wiyagus menjelaskan bahwa urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar pemerintahan wajib yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama dalam dokumen perencanaan serta penganggaran.

Komitmen anggaran tersebut wajib tercermin dalam dokumen RPJMD, RKPD, perencanaan strategis perangkat daerah, hingga alokasi APBD.

Kota Mojokerto di Jawa Timur dicontohkan sebagai wilayah yang mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 20 persen dari total APBD.

Alokasi anggaran yang sesuai peruntukan tersebut dinilai sejalan dengan prestasi daerah dalam memberikan akses pelayanan kesehatan.

Meski demikian, penguatan layanan kesehatan tetap harus dijalankan secara berkelanjutan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang optimal.

Aparatur di daerah didorong untuk meningkatkan kapasitas dalam menemukan kasus TBC, mengintegrasikan data, serta memberikan pengobatan bagi pasien.