Integrasi data kependudukan kini disebut sebagai tulang punggung utama dalam menyalurkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan data kependudukan yang digelar di Yogyakarta pada 24-26 September 2026.

Pertemuan ini mengevaluasi perpanjangan masa kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk periode tiga tahun per 31 Juli 2026-31 Juli 2029.

Kerja sama tersebut memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan memverifikasi dan memvalidasi calon peserta maupun peserta aktif secara real-time.

Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Ditjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan menjadi fondasi identitas tunggal.

Fondasi ini memastikan masyarakat menerima layanan sesuai haknya melalui pemutakhiran data bersama yang konsisten.

Pencatatan peristiwa kematian menjadi salah satu contoh penting di mana data penduduk bersangkutan akan dinonaktifkan di Dukcapil.

Informasi ini mutlak diperlukan BPJSTK untuk memvalidasi status kepesertaan dan penyaluran santunan atau klaim secara akurat.

Deputi Manajemen Data dan Analitik BPJS Ketenagakerjaan, I Made Gede Yagustana, menyatakan akurasi data berkaitan langsung dengan kepastian hak finansial pekerja.

Hak finansial tersebut mencakup penerima upah maupun pekerja sektor informal atau bukan penerima upah.

Hingga 31 Agustus 2026, total akses BPJS Ketenagakerjaan ke data Dukcapil telah mencapai 701.309.914 Hits Akses.

Akses tersebut menggunakan tiga metode utama termasuk Web Service Kesesuaian, Web Portal, serta Face Recognition dan Biometrik.