Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Indonesia menghormati keputusan pengampunan yang diberikan oleh Presiden Filipina kepada Mary Jane Veloso.

Keputusan tersebut membuat terpidana mati kasus narkotika itu bisa menghirup udara bebas setelah menerima grasi dari Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Yusril menyampaikan bahwa pihak pemerintah telah mengetahui dan mengikuti perkembangan informasi yang beredar luas di tengah masyarakat.

Menurutnya, tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana tersebut memang telah dialihkan sepenuhnya kepada Presiden Marcos sesuai dengan kesepakatan kedua negara.

Kebijakan pemindahan narapidana ini bersifat resiprokal dan mengatur pengalihan kewenangan pembinaan bagi warga negara yang menjalani hukuman di negara lain.

Mary Jane Veloso sebelumnya ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 setelah kedapatan membawa heroin seberat sekitar 2,6 kilogram.

Pengadilan di Indonesia kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati sebelum akhirnya proses pemindahan narapidana disepakati melalui jalur diplomatik.

Kesepakatan pemindahan ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2024 dan Mary Jane dipulangkan ke Filipina pada tanggal 18 Desember 2024.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. kemudian memberikan grasi mutlak atau absolute pardon kepada Mary Jane pada tanggal 25 September 2026.