Tuntutan terhadap peran konsultan public relations di Indonesia mengalami pergeseran mendasar dari sekadar pencapaian publikasi media.

Klien kini mewajibkan adanya kontribusi bisnis yang terukur, termasuk pengelolaan risiko reputasi dan intelijen pasar.

Hasil riset Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia bersama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mengonfirmasi perubahan ini.

Studi tersebut melibatkan 24 perusahaan dari 19 sektor berbeda untuk melihat tren belanja jasa komunikasi saat ini.

Hampir seluruh responden memerlukan manajemen reputasi dan sebagian besar membutuhkan intelijen pasar.

Sebanyak 25 persen perusahaan juga mengharapkan Return on Investment nyata dari program public relations.

Studi mengenai tren belanja jasa komunikasi mencatat bahwa 60 persen perusahaan membutuhkan komunikasi pemasaran terpadu.

Selain itu, terdapat 35 persen perusahaan yang meminta dukungan advokasi dari penyedia jasa komunikasi.

Namun, baru 36 persen responden yang konsisten melakukan pengukuran kinerja komunikasi secara berkala.

Responden sisanya melakukan pengukuran saat kampanye berjalan atau bahkan belum mengukur sama sekali.

Meskipun demikian, ada dorongan kuat menuju evaluasi berstandar internasional di kalangan industri.

Sebanyak 37 persen responden tercatat telah mengadopsi kerangka kerja Association for Measurement and Evaluation of Communication.

Dinamika Ekosistem Komunikasi dan Platform Digital

Ketua Umum APPRI Sari Soegondo menyampaikan bahwa dinamika ekosistem komunikasi memaksa konsultan melampaui indikator tradisional.

Kompleksitas pembentukan reputasi juga dipicu oleh penetrasi platform digital di tanah air.

Data We Are Social dan Meltwater 2026 mencatat ada 180 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia.