Ribuan warga berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh pada 15 Agustus 2026.

Massa memperingati 21 tahun perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.

Sebagian peserta aksi mengibarkan bendera bulan bintang serta meneriakkan yel-yel kemerdekaan.

Aksi politik tersebut terjadi di tengah proses pemulihan wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor parah.

Bencana alam besar sebelumnya pernah menjadi katalisator penting bagi proses perdamaian melalui kesepakatan Helsinki pada tahun 2005.

Dinamika Penanganan Bencana dan Kritik Publik

Banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 menewaskan lebih dari 1.000 jiwa penduduk.

Bencana tersebut memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi dari tempat tinggal mereka.

Presiden Prabowo Subianto menolak menetapkan status bencana nasional untuk musibah tersebut.

Penolakan terhadap bantuan asing serta klaim kapasitas nasional memicu kemarahan publik di daerah.

Hingga September 2026, pembangunan rumah permanen bagi warga terdampak masih menghadapi banyak kendala di lapangan.

Sejarah Hubungan Politik Aceh dan Jakarta

Perjuangan GAM yang didirikan pada tahun 1976 berakar pada pandangan bahwa Aceh merupakan bangsa yang terpisah.

Konflik bersenjata selama hampir tiga dekade tersebut merenggut ribuan nyawa serta meninggalkan luka mendalam bagi warga sipil.

Perjanjian Helsinki tahun 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan ruang politik khusus bagi Aceh.

Otonomi luas diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal serta sumber daya ekonomi.