Sebanyak 29 orang meninggal dunia akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026.

Dari jumlah itu, 25 korban merupakan warga sipil, sedangkan empat lainnya anggota TNI dan Polri.

Data tersebut disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (23/9).

Patrige menyebut selama periode yang sama tercatat 76 aksi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, dan perampasan senjata api yang dilakukan KKB.

Menurutnya, gangguan keamanan di Papua Pegunungan pada periode tersebut mencapai 642 kasus berdasarkan hasil evaluasi.

Kondisi itu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan.

Penanganan dan Penguatan Patroli

Patrige menilai penanganan gangguan kamtibmas membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terus melakukan penegakan hukum dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui program Binmas Noken.

Ia menegaskan penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat.

Diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Pengamanan dan patroli akan diperkuat di sejumlah jalur yang dinilai rawan, yakni Wamena-Tolikara, Wamena-Yalimo, Wamena-Lanny Jaya, dan Wamena-Nduga.

Selain pengamanan, pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui program Binmas Noken, termasuk pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan.

Polda Papua dan Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen memperkuat koordinasi serta menyusun langkah penanganan bersama dengan mengedepankan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan pendekatan humanis.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan penanganan kasus kriminal oleh aparat penegak hukum telah dilakukan sesuai prosedur dan standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut diharapkan memperkuat komunikasi dan menghasilkan langkah strategis bersama antara aparat dan pemerintah daerah.

Ia menyebut sudah banyak korban jatuh, bukan hanya dari aparat, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak memegang senjata.

Rapat koordinasi kamtibmas itu diikuti para bupati dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yahukimo.