Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan komitmennya untuk memberantas berbagai tindakan kekerasan di lingkungan pondok pesantren.

Langkah tersebut didorong melalui kehadiran Direktorat Jenderal Pesantren yang berfungsi mencegah kekerasan serta memperkuat data kelembagaan.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat peluncuran logo dan rangkaian acara Hari Santri 2026 di Jakarta pada Selasa (22/9).

Pihaknya meminta jajaran kementerian melakukan pendataan dan penertiban untuk menertibkan lembaga yang belum memenuhi standar pesantren.

Pengawasan eksternal juga akan diperkuat dengan melibatkan Majelis Masyayikh sesuai amanat Undang-Undang Pesantren.

Nasaruddin mengungkapkan persoalan serupa juga berisiko terjadi pada penggunaan identitas kiai tanpa kejelasan latar belakang sanad keilmuan yang valid.

Ia mencontohkan banyak kasus penyimpangan yang dilakukan pihak tertentu dengan memasang merek pondok pesantren padahal lembaga tersebut tidak memenuhi standar.

Selain itu, pengawasan terhadap kualitas pendidikan juga melibatkan Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu eksternal pesantren berdasarkan amanat Undang-Undang Pesantren.