Sebuah babak baru yang penuh kebanggaan dalam sejarah perekonomian Indonesia resmi tertulis. Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengumumkan kabar menggembirakan yang telah dinanti oleh bangsa ini selama hampir tiga dekade: utang warisan krisis moneter 1997-1998, yang mencakup program Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), akhirnya dinyatakan lunas secara penuh.

Langkah bersejarah ini menjadi bukti nyata ketangguhan fiskal Indonesia, dimungkinkan berkat pemanfaatan surplus Bank Indonesia (BI) senilai Rp 55 triliun yang telah melalui proses audit ketat dan secara resmi disalurkan ke kas negara. Pengumuman ini disampaikan Menkeu Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (18/9/2026), menandai akhir dari beban keuangan yang telah lama membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mekanisme Pelunasan: Bagaimana Surplus BI Rp 55 Triliun Menjadi Kunci?

Dalam pemaparannya, Suahasil menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme hukum dan fiskal yang memungkinkan pelunasan masif ini. Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), yang di dalamnya termasuk surplus kinerja Bank Indonesia, memainkan peran sentral.

Berdasarkan hasil audit buku yang telah ditegaskan pada tahun 2025, surplus BI senilai Rp 55 triliun tersebut sah secara hukum untuk diserahkan kepada kas negara. Namun, penggunaannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dana surplus ini memiliki tujuan yang sangat spesifik dan historis.

"Memang kalau Bank Indonesia memiliki surplus, mereka memberikan ke kas negara. Namun, Undang-Undang mengatakan kalau ada surplus Bank Indonesia, maka penggunaannya diatur. Apa penggunaannya diatur? Diatur untuk membayar kewajiban atau penyelesaian kewajiban surat utang negara yang ketika itu dikeluarkan dalam penanganan krisis 97-98," ujar Suahasil dengan nada tegas.