Dunia hiburan dan bisnis lintas negara kembali digegerkan dengan kasus hukum yang menyeret nama besar influencer asal Malaysia, Aisar Khaled. Pria yang dikenal dengan konten-konten gaya hidupnya ini kini harus berhadapan dengan hukum di Indonesia terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan nilai fantastis, mencapai Rp5,7 miliar.

Kasus yang dilaporkan pada pertengahan September 2026 ini bukan sekadar sengketa perdata biasa. Karena melibatkan warga negara asing (WNA), penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya kini mengambil jalur khusus yang melibatkan diplomasi kepolisian internasional.

Protokol Diplomatik: Melibatkan Hubinter dan Kedutaan

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengonfirmasi bahwa penyidik tidak dapat bekerja secara unilateral dalam kasus ini. Status Aisar sebagai warga negara Malaysia mewajibkan kepolisian untuk mematuhi protokol hukum internasional dan hubungan bilateral.

"Ya pastinya, terkait tentang adanya terlapor ataupun orang yang dilaporkan warga negara asing, pasti dari penyidik akan berkoordinasi dengan Hubinter (Hubungan Internasional), dengan kedutaan dari wilayah negara yang bersangkutan," ujar Budi dalam konferensi persnya, Jumat (18/9/2026).

Langkah koordinasi dengan Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dan Kedutaan Besar Malaysia ini krusial. Hal ini bukan hanya soal administrasi, melainkan jaminan bahwa proses hukum di Indonesia tetap menghormati hak-hak konsuler warga negara asing sesuai konvensi Wina, sekaligus memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri dari jerat hukum.

Budi menegaskan, koordinasi intensif dengan pihak kedutaan akan terus dilakukan, terutama jika proses penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status Aisar dari sekadar terlapor menjadi tersangka.