Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menerbitkan dua Peraturan OJK terkait penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Kebijakan tersebut tertuang dalam POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026.

Langkah ini merupakan implementasi awal dari mandat Pasal 132A Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Regulasi baru ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur serta mengawasi transaksi pada bursa tersebut.

OJK berharap ekosistem bursa dapat tumbuh sehat, profesional, kompetitif, serta mampu menciptakan pasar yang lebih terpercaya.

POJK Nomor 15 Tahun 2026 berfokus pada mekanisme peralihan tugas pengawasan transaksi dari Bappebti kepada pihak OJK.

Proses peralihan wewenang tersebut dirancang secara terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah kekosongan hukum.

Peralihan kewenangan pengawasan ini dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027 seiring beroperasinya bursa secara penuh.

Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan kerangka penyelenggaraan bursa secara menyeluruh bagi para pelaku pasar.

Aturan tersebut mencakup tahapan perdagangan, tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan bagi para pengguna jasa.