Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memberikan instruksi tegas terkait pengelolaan sumur minyak rakyat.

Ia melarang keras agar hasil produksi dari sumur-sumur tersebut tidak dijual melalui jalur di luar ketentuan resmi.

Pernyataan itu disampaikan usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden sebelumnya memberikan arahan agar pemantauan puluhan ribu sumur rakyat dijalankan secara profesional tanpa ada pelanggaran.

Pemerintah sendiri telah menata sektor ini lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Regulasi tersebut mengatur kerja sama antara BUMD, koperasi, UMKM, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Ada sekitar 45.000 titik potensi sumur minyak masyarakat yang diinventarisasi untuk masuk dalam skema resmi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga berfokus menertibkan distribusi serta kilang ilegal yang ditemukan di berbagai wilayah.

Sejumlah penindakan hukum dilakukan di beberapa daerah untuk mengamankan rantai pasok migas nasional.

Kementerian ESDM mencatat bahwa Pertamina dan MedcoEnergi kini menjadi dua perusahaan yang menyerap minyak rakyat.

Salah satu penerapan nyata terlihat di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melalui kerja sama badan usaha lokal dan KKKS.