Politikus senior Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat menghambat usulan penjualan bom senilai $2,8 miliar kepada Israel.

Gregory Meeks yang menjabat sebagai petinggi di Komite Luar Negeri DPR menyatakan keengganannya menyetujui transaksi tersebut.

Penolakan ini muncul karena kekhawatiran bahwa amunisi seberat 2.000 pon tersebut tidak akan digunakan sesuai hukum internasional.

Kekhawatiran Penggunaan Amunisi di Wilayah Padat Penduduk

Kongresmen dari New York tersebut menyoroti potensi penggunaan 40.000 bom yang dinilai sebagai salah satu amunisi paling destruktif.

Ia mempertanyakan bagaimana amunisi tersebut akan dikerahkan di kawasan Gaza dan Lebanon yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.

Meskipun demikian, Meeks menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen penuh terhadap pertahanan serta keamanan nasional Israel.

Langkah penahanan transaksi ini dilakukan agar Kongres dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jaminan perlindungan warga sipil.

Pihak pemerintahan terkait dinilai belum memberikan jaminan memadai bahwa senjata tersebut akan dipakai secara bertanggung jawab.

Langkah Serupa di Masa Lalu dan Dinamika Politik

Sebelumnya pada April 2024, Meeks juga pernah menyatakan bakal memblokir penjualan jet tempur F-15 ke Israel jika tidak mendapat jaminan yang jelas mengenai peruntukannya.

Politikus senior yang memiliki hubungan lama dengan komunitas pro-Israel tersebut sempat menyampaikan bahwa dirinya telah merasa cukup atas pemboman tanpa pandang bulu.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel memang mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir akibat penanganan perang di Gaza oleh kepemimpinan Israel.

Pada Februari lalu, Meeks bahkan mengkritik keputusan kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memperluas kontrol di Tepi Barat.

Langkah perluasan wilayah tersebut dinilai dapat merusak peluang penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui skema solusi dua negara secara permanen.

Kendati anggota komite individu tidak memiliki wewenang mutlak menghentikan penjualan senjata, mereka dapat menahan transaksi guna meminta kejelasan informasi.

Apabila Partai Demokrat berhasil merebut kembali mayoritas di DPR pada November mendatang, Meeks diproyeksikan menduduki posisi ketua komite pada Januari.

Meeks menegaskan bahwa keputusan penundaan ini sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab konstitusional Kongres dalam memastikan penggunaan senjata berjalan secara sah.