Politikus Senior Demokrat Menolak Beri Restu Penjualan Bom $2,8 Miliar ke Israel
Politikus senior Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat menghambat usulan penjualan bom senilai $2,8 miliar kepada Israel.
Gregory Meeks yang menjabat sebagai petinggi di Komite Luar Negeri DPR menyatakan keengganannya menyetujui transaksi tersebut.
Penolakan ini muncul karena kekhawatiran bahwa amunisi seberat 2.000 pon tersebut tidak akan digunakan sesuai hukum internasional.
Kekhawatiran Penggunaan Amunisi di Wilayah Padat Penduduk
Kongresmen dari New York tersebut menyoroti potensi penggunaan 40.000 bom yang dinilai sebagai salah satu amunisi paling destruktif.
Ia mempertanyakan bagaimana amunisi tersebut akan dikerahkan di kawasan Gaza dan Lebanon yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.
Meskipun demikian, Meeks menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen penuh terhadap pertahanan serta keamanan nasional Israel.
Langkah penahanan transaksi ini dilakukan agar Kongres dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai jaminan perlindungan warga sipil.
Pihak pemerintahan terkait dinilai belum memberikan jaminan memadai bahwa senjata tersebut akan dipakai secara bertanggung jawab.
Langkah Serupa di Masa Lalu dan Dinamika Politik
Sebelumnya pada April 2024, Meeks juga pernah menyatakan bakal memblokir penjualan jet tempur F-15 ke Israel jika tidak mendapat jaminan yang jelas mengenai peruntukannya.
Politikus senior yang memiliki hubungan lama dengan komunitas pro-Israel tersebut sempat menyampaikan bahwa dirinya telah merasa cukup atas pemboman tanpa pandang bulu.
Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel memang mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir akibat penanganan perang di Gaza oleh kepemimpinan Israel.
Pada Februari lalu, Meeks bahkan mengkritik keputusan kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memperluas kontrol di Tepi Barat.
Langkah perluasan wilayah tersebut dinilai dapat merusak peluang penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui skema solusi dua negara secara permanen.
Kendati anggota komite individu tidak memiliki wewenang mutlak menghentikan penjualan senjata, mereka dapat menahan transaksi guna meminta kejelasan informasi.
Apabila Partai Demokrat berhasil merebut kembali mayoritas di DPR pada November mendatang, Meeks diproyeksikan menduduki posisi ketua komite pada Januari.
Meeks menegaskan bahwa keputusan penundaan ini sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab konstitusional Kongres dalam memastikan penggunaan senjata berjalan secara sah.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






