Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai angka lima persen sangat ideal untuk diterapkan sebagai ambang batas parlemen.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberikan tanggapan terkait dinamika besaran parliamentary threshold di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Bahlil, angka lima persen merupakan opsi yang cocok berdasarkan komunikasi yang telah terjalin di antara lintas partai politik.

Wacana kenaikan ambang batas parlemen ini mengemuka di tengah proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejumlah partai politik koalisi dikabarkan telah melakukan pertemuan tertutup dan membahas berbagai poin krusial terkait regulasi pemilu tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono turut membenarkan adanya pembahasan mengenai perubahan nilai ambang batas dari empat menjadi lima persen.

Sugiono menyatakan bahwa partainya bersama Golkar dan sejumlah pihak lain sepakat dengan usulan besaran persentase tersebut.

Kendati demikian, pandangan berbeda disampaikan oleh Partai Amanat Nasional yang secara terbuka menyatakan keberatan atas wacana kenaikan tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai rencana kenaikan ambang batas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.