Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait kasus dugaan suap yang menjerat kadernya.

Kader yang dimaksud adalah Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq yang menjabat sebagai Ketua DPP Golkar Bidang Hubungan Ormas.

Fahd kembali terseret masalah hukum dalam kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyatakan bahwa partainya menganggap kejadian ini sebagai sebuah musibah.

Ia mengakui pihak internal merasa terpukul atas penetapan status hukum terhadap salah satu pengurus pusat tersebut.

Bahlil juga menyampaikan bahwa partai tidak dapat melakukan pengawasan secara penuh terhadap aktivitas setiap individu kader.

Meskipun demikian, Partai Golkar menegaskan sikap untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

Pihak partai menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Kasus yang menjerat Fahd ini menambah catatan hitam karena ia tercatat sudah tiga kali berurusan dengan hukum.

Sebelumnya, dua kasus korupsi telah membawanya mendekam di bui pada masa lalu. Kasus pertama adalah suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah di tiga daerah Aceh pada 2012.

Kasus kedua melibatkan korupsi pengadaan Al-Qur'an serta laboratorium komputer di Kementerian Agama pada 2017.

Dalam perkara terbaru ini, KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR dan BPN terkait Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk. Empat dari delapan tersangka tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid.

KPK saat ini juga terus menelusuri aliran dana ratusan juta hingga miliaran rupiah yang diduga diberikan kepada sejumlah pihak terkait.