"10 orang, Guys. Ya Allah, dan nggak sampai di situ saja. Takut aku salah ngomong, bismillah ya, apa adanya. Ternyata kita ditelepon juga oleh pihak pos polisi. 'Mas, ini saya kirimkan 3 polisi ya untuk ke sana, tolong diurus makanannya'. Waduh, ngirim makanan juga buat polisi," ungkap Dyah dengan nada yang mencerminkan keterkejutan dan ketidakberdayaan.

Klaim ini, tentu saja, memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak Polresta Yogyakarta. Namun, narasi ini telah menyentuh sisi emosional publik, mengingat betapa sulitnya seorang pelaku usaha kecil harus menghadapi tekanan berlapis, mulai dari premanisme hingga dugaan keterlibatan oknum penegak hukum.

Puncak Tekanan: Biaya Listrik yang Tak Masuk Akal

Sebagai puncak dari serangkaian peristiwa yang tidak mengenakkan tersebut, Dyah kembali dihadapkan pada tuntutan biaya tambahan untuk pemasangan listrik. Padahal, kebutuhan kelistrikan untuk operasional food truck seharusnya sudah menjadi bagian dari kesepakatan awal dalam izin resmi yang diterbitkan.

Tuntutan biaya berulang ini menjadi titik balik bagi Dyah. Ia menyadari bahwa melanjutkan operasional di Alun-Alun Kidul bukan lagi tentang berbisnis, melainkan tentang bertahan hidup dalam ekosistem yang tidak sehat dan penuh eksploitasi.

Sikap Tegas Bolosego dan Pesan Moral bagi Ekosistem UMKM

Dengan integritas yang patut diacungi jempol, Dyah Laily Fardisa memilih untuk mengambil langkah tegas: mundur dan membatalkan seluruh rencana jualan.

"Akhirnya kita memutuskan sudah enggak usah lanjut saja jualan di Alun-Alun Kidul. Bolosego tidak mau memfasilitasi pungli," tandasnya dengan penekanan yang kuat di akhir video.

Keputusan ini bukan bentuk kekalahan, melainkan sebuah pernyataan sikap (statement) yang keras terhadap praktik korupsi kecil-kecilan yang justru paling merusak iklim usaha. Jika seorang pemilik UMKM yang sudah memiliki modal, jaringan, dan izin resmi dari Keraton saja tidak berdaya menghadapi pungli, bagaimana nasib pedagang kecil tradisional yang tidak memiliki akses birokrasi serupa?