Namun, langkah ini justru menuai pro dan kontra yang tajam. Sejumlah pihak, termasuk pengamat teknologi dan warganet yang lebih kritis, menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap metode ini. Mereka menilai bahwa penyebaran wajah hasil rekonstruksi AI sangat berisiko dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Akun X @0KTAV********0H memberikan peringatan keras terkait hal ini. "Yang bermasalah justru bagian 'lacak identitas lewat Enhanced Face Reconstruction'. Itu bukan bukti. Itu AI yang memperjelas foto buram. Hasilnya mungkin kelihatan meyakinkan, padahal bisa saja salah orang. Menyebar wajah rekonstruksi ke timeline sama saja dengan membuka pintu perburuan massal: orang yang mirip bisa jadi korban, sementara pelaku yang sebenarnya justru bisa lolos," tulisnya dengan nada serius.

Senada dengan itu, akun @yogya********** juga menambahkan, "Hati-hati, sudah sering kejadian, perbaikan foto yang buram dari CCTV pakai AI itu tidak akurat. Takutnya nanti malah terjadi salah tangkap orang yang tidak bersalah."

Kekhawatiran ini sangat beralasan. Sejarah digital menunjukkan bahwa doxing atau perburuan identitas berbasis spekulasi visual sering kali berakhir pada kriminalisasi terhadap orang yang salah, sementara pelaku asli justru tetap bebas berkeliaran.

Desakan Penegakan Hukum dan Evaluasi Keamanan Ruang Publik

Insiden di Senayan City ini seharusnya menjadi alarm keras bagi manajemen gedung dan aparat keamanan. Fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin keselamatan setiap pengunjungnya. Keberadaan rekaman CCTV seharusnya menjadi alat utama yang diserahkan secara proaktif kepada pihak kepolisian, bukan diolah secara amatir oleh warganet.

Bagi korban, kepemilikan rekam medis dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah langkah awal yang sangat tepat dan kuat. Dokumen medis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan sebagai dasar laporan polisi atas dugaan penganiayaan yang dialami.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing untuk menyebarkan gambar rekonstruksi wajah yang belum terverifikasi. Alih-alih melakukan main hakim sendiri di dunia maya, langkah paling bijaksana adalah mendorong teman atau kerabat korban untuk segera melaporkan kejadian ini ke kepolisian terdekat.

Hanya melalui proses hukum yang transparan dan profesional, keadilan bagi korban dapat ditegakkan, dan pesan tegas dapat dikirimkan bahwa ruang publik di Indonesia harus bebas dari segala bentuk kekerasan, siapa pun pelakunya.