Tidak ada satu pun informasi valid yang menyebutkan nama pasangan hidup maupun keturunan dari perempuan tangguh yang memimpin Kejari Kabupaten Bandung ini. Alih-alih menemukan jawaban, warganet justru berputar-putar pada spekulasi yang tidak berdasar.

Privasi vs Akuntabilitas Publik

Kasus viralnya pertanyaan mengenai keluarga Nurmajayani ini membuka diskusi baru mengenai etika di era digital. Di satu sisi, rasa penasaran publik adalah bentuk dari social control atau kontrol sosial terhadap pejabat negara yang sedang berada di bawah tekanan kasus besar.

Namun di sisi lain, kaidah jurnalistik dan hukum HAM menegaskan bahwa keluarga dari seorang pejabat publik tidak otomatis kehilangan hak privasinya, kecuali jika keluarga tersebut terbukti terlibat atau menjadi bagian dari aliran dana korupsi yang sedang diusut.

Hingga saat ini, fokus utama seharusnya tidak dialihkan pada siapa suami atau anak Nurmajayani. Fokus utama masyarakat Kabupaten Bandung, dan mungkin Indonesia, seharusnya tertuju pada meja kerja Nurmajayani. Mampukah ia mengungkap tuntas siapa otak di balik korupsi proyek ayam tanpa tulang di PT BDS?

Publik kini menanti, apakah Kejari Kabupaten Bandung di bawah nahkodanya akan menjadi pahlawan bagi korban, atau sekadar penonton di tengah panggung korupsi BUMD. Waktu dan proses hukum yang akan menjawabnya.***