Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini berencana segera menemui Menteri Keuangan yang baru.

Pertemuan tersebut diagendakan untuk membahas wacana pemindahan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara dari Bank Pembangunan Daerah menuju Himpunan Bank Milik Negara.

Rini mengaku belum melakukan pembicaraan secara langsung mengenai hal itu karena baru akan berkoordinasi dengan pimpinan Kementerian Keuangan yang baru.

Ia menegaskan bahwa keputusan terkait pengalihan gaji ASN Pemerintahan Daerah tersebut sepenuhnya merupakan ranah kebijakan Kementerian Keuangan.

Di sisi lain, wacana peralihan pembayaran gaji pegawai tersebut sempat memicu kekhawatiran dari kalangan Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia.

Perwakilan serikat pekerja menilai kebijakan pemindahan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan tenaga kerja serta likuiditas keuangan BPD di seluruh Indonesia.

Dampak dan Ancaman PHK Massal

Perwakilan Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia, Sigit, mengungkapkan bahwa kebijakan peralihan penyaluran gaji atau payroll tersebut bakal berdampak terhadap nasib pegawai BPD.

Perpindahan ini dinilai membuat ratusan ribu pegawai BPD di seluruh Indonesia terancam menghadapi pemutusan hubungan kerja secara massal.

Selain ancaman PHK, kebijakan tersebut juga memicu efek berantai yang langsung menghantam tiga pilar utama yakni tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah.

Dari sisi likuiditas, dana murah berupa giro dan tabungan atau Current Account Saving Account milik BPD dipastikan akan merosot tajam.

Dengan berkurangnya dana CASA secara signifikan, likuiditas BPD otomatis akan menurun dan memaksa bank beralih ke dana mahal seperti deposito.

Kondisi itu secara otomatis akan mendongkrak biaya dana atau cost of fund bagi bank pembangunan daerah tersebut.

Tidak hanya itu, sektor penyaluran kredit baik untuk UMKM maupun kredit konsumtif ASN juga terancam mengalami kemacetan.

Risiko peningkatan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan dinilai cukup fatal akibat perpindahan pembayaran angsuran yang selama ini dipotong langsung oleh BPD.