Penangkapan ini secara otomatis menggugurkan statusnya sebagai warga negara bebas dan menempatkannya kembali dalam sorotan tajam hukum, setelah sebelumnya ia pernah merasakan dinginnya bui penjara sebanyak dua kali.

Jejak Politik: Dari Ormas hingga Bayang-bayang Keluarga

Untuk memahami sosok Fahd A Rafiq, kita perlu menelusuri jejak politiknya yang cukup berwarna. Berbeda dengan politisi yang meniti karier murni dari jalur legislatif atau eksekutif, Fahd diketahui membangun basis kekuatannya melalui jalur organisasi masyarakat (ormas) partai.

Namanya mulai mencuat dan diperhitungkan di kancah perpolitikan nasional ketika ia dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk periode 2015-2018. Jabatan ini seharusnya menjadi batu loncatan untuk mengabdi pada negara, namun nyatanya, integritas tersebut terus diuji dan berkali-kali runtuh.

Yang membuat kasus ini semakin memilukan dan menarik perhatian publik adalah faktor kekerabatan. Fahd A Rafiq adalah kakak kandung dari Fadia A Rafiq, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Ironisnya, sang adik juga tengah terjerat dalam kasus korupsi yang terpisah. Fakta bahwa dua bersaudara yang sama-sama memegang amanah publik terjebak dalam lubang yang sama menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kultur integritas dan pengawasan di lingkungan keluarga maupun partai politik mereka.

Kilas Balik Kasus Pertama: Suap Dana Infrastruktur (2010)

Sebutan "hattrick" yang disematkan media bukanlah hiperbola. Kasus pertama yang menjerat Fahd terjadi jauh pada tahun 2010. Saat itu, ia terjerat dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan pencairan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun anggaran 2011.

Dalam putusan pengadilan, terungkap bahwa Fahd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan suap kepada Wa Ode Nurhayati untuk melancarkan kepentingan tertentu. Akibat perbuatannya yang merugikan negara dan merusak tata kelola pemerintahan, ia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Selain itu, ia juga dikenai denda sebesar Rp50 juta dengan ketentuan subsidi kurungan penjara selama 2 bulan jika denda tidak dibayar.