Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan penjelasan resmi terkait belum terbitnya persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahun 2026 milik perusahaan tambang PT Bayan Resources Tbk.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan dokumen tersebut masih melalui tahap evaluasi mendalam.

Pihak kementerian menilai dokumen RKAB dari Bayan Resources masih membutuhkan pemeriksaan yang lebih detail pada beberapa aspek.

Target Peninjauan dan Kondisi Perusahaan

Tri Winarno belum dapat memastikan waktu pasti penyelesaian dokumen evaluasi tersebut secara spesifik.

Meski demikian, proses peninjauan dokumen RKAB tersebut ditargetkan dapat rampung pada pekan ini.

Sebelumnya, manajemen Bayan Resources mengumumkan kondisi force majeure karena perubahan RKAB 2026 belum diterbitkan kepada anak-anak perusahaannya.

Situasi tersebut membuat anak perusahaan tambang tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban suplai batu bara kepada para pelanggan.

Kondisi force majeure tersebut dialami di tengah isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang mengincar kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

Manajemen perusahaan milik taipan Low Tuck Kwong itu menyampaikan bahwa belum diterbitkannya persetujuan perubahan RKAB berdampak material terhadap kelangsungan usaha.