Pemerintah memutuskan untuk menarik dua puluh lima merek beras fortifikasi dari peredaran luas setelah hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ketidaksesuaian kandungan gizi.

Produk tersebut dinilai Tidak Memenuhi Syarat atau TMS berdasarkan standar mutu serta informasi yang tertera pada kemasan label produk.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengumumkan kebijakan penarikan tersebut secara langsung di Jakarta.

Pemeriksaan resmi ini mengacu pada ketentuan SNI 9314:2024 terkait kernel beras fortifikan serta SNI 9372:2025 mengenai beras fortifikasi.

Dari total 27 merek produk yang menjalani serangkaian pengujian, sebanyak 25 dinyatakan bermasalah sedangkan dua lainnya memenuhi persyaratan.

Publikasi daftar merek yang bermasalah tersebut disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat menggunakan inisial nama.

Deretan inisial merek beras yang ditarik meliputi WFO, WFR, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, dan DTR.

Selain itu, daftar tersebut juga mencakup inisial TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, hingga TAR.

Beras fortifikasi sendiri merupakan produk beras yang ditambahkan zat gizi mikro berupa vitamin serta mineral untuk meningkatkan kandungan gizinya.

Ketidaksesuaian antara label dan hasil pengujian laboratorium merugikan konsumen karena produk tidak memberikan kandungan gizi seperti yang dijanjikan.

Sebagai tindak lanjut atas temuan pelanggaran ini, pemerintah memerintahkan agar seluruh stok produk terkait ditarik segera.

Pemerintah juga memberlakukan langkah pencabutan izin usaha serta melibatkan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk proses hukum.