Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan kebijakan ganjil-genap untuk pembelian bahan bakar minyak bersubsidi di seluruh SPBU.

Langkah tersebut bertujuan untuk memutus rantai antrean kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian.

Ketentuan Pembelian BBM Bersubsidi

Aturan pembatasan ini mulai berlaku dari tanggal 13 September 2026 hingga 20 September 2026.

Pemilik kendaraan wajib menyesuaikan tanggal pengisian dengan angka terakhir pada pelat nomor.

Nomor polisi berakhiran ganjil hanya boleh mengisi pada tanggal ganjil.

Sebaliknya, pelat nomor berakhiran genap dilayani pada tanggal genap.

Syarat Tambahan Indikator Bensin

Pemerintah juga memberlakukan syarat khusus terkait sisa bahan bakar di dalam tangki kendaraan pribadi.

Kendaraan pribadi hanya diizinkan mengisi BBM subsidi jika indikator bahan bakar berada di posisi satu bar ke bawah.

Kebijakan ini diambil untuk mencegah tindakan pembelian berulang serta aksi pembelian panik dari masyarakat.

Dampak dan Pemantauan Lapangan

Langkah penataan distribusi BBM subsidi ini berpatokan pada Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan Nomor 670/2478/DESDM tertanggal 12 September 2026.

Plt Kepala Dinas ESDM Pemprov Sulsel, Kasman, menegaskan bahwa penataan ini wajib dipatuhi di seluruh area wilayah setempat guna mengurai antrean.

Manfaat dari berlakunya regulasi pembatasan ini langsung terlihat sejak hari pertama uji coba di berbagai titik.

Plt Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan berubah menjadi jauh lebih tertib.

Deretan kendaraan yang sebelumnya meluber hingga memacetkan jalan umum kini terkendali sepenuhnya di area dalam SPBU.

Pemprov Sulsel berkomitmen untuk terus memantau efektivitas aturan ganjil-genap ini hingga akhir masa berlaku demi menjaga pasokan energi bagi publik.