"Setiap keterangan, setiap penjelasannya bisa membantu untuk kemudian mengonstruksikan bagaimana perkara ini, termasuk kronologi peristiwanya," tambahnya.

Dalam kacamata hukum, pengamanan terhadap figur politik seperti Fahd mengindikasikan bahwa penyidik sedang memetakan jaringan suap yang kemungkinan besar melibatkan perantara, lobbyist, atau pihak-pihak yang memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan di sektor pertanahan.

Sindikasi dari Dirjen hingga Kepala Kantah

OTT kali ini bukan sekadar kasus suap receh di tingkat lokal, melainkan indikasi adanya sindikasi korupsi yang terstruktur dari pusat hingga daerah.

Dari 17 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan oknum pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di antaranya adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri.

Penangkapan seorang Direktur Jenderal (Dirjen) menunjukkan bahwa dugaan mafia pertanahan ini kemungkinan besar melibatkan kebijakan di tingkat strategis. Tidak berhenti di situ, jaringannya juga menyasar pelaksana di lapangan, yakni Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor I, Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantah Tangerang, Tardi.

Kombinasi penangkapan dari level Dirjen hingga Kepala Kantah ini mengisyaratkan adanya modus operandi yang sistematis dalam pengurusan sertifikat dan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah yang nilai tanahnya terus meroket, seperti Bogor dan Tangerang.

Modus Operandi: Mafia HGB dan Proyek Raksasa di Bogor

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini berawal dari dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Wilayah Bogor, yang berbatasan langsung dengan Jakarta, kini menjadi lahan basah bagi pengembang properti raksasa.

Indikasi keterlibatan proyek-proyek besar, termasuk yang berkaitan dengan kawasan pengembangan milik Summarecon, membuat nilai suap yang mengalir diduga sangat fantastis. Selain kasus HGB, KPK juga tengah mengusut dugaan penerimaan lain yang tidak wajar yang mengalir ke kantong-kantong oknum pejabat ini.