OTT KPK BPN Bogor Guncangkan Publik: Politikus Golkar Fahd A Rafiq Diciduk, 20 Koper Berisi Ratusan Miliar Rupiah Diamankan
"Setiap keterangan, setiap penjelasannya bisa membantu untuk kemudian mengonstruksikan bagaimana perkara ini, termasuk kronologi peristiwanya," tambahnya.
Dalam kacamata hukum, pengamanan terhadap figur politik seperti Fahd mengindikasikan bahwa penyidik sedang memetakan jaringan suap yang kemungkinan besar melibatkan perantara, lobbyist, atau pihak-pihak yang memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan di sektor pertanahan.
Sindikasi dari Dirjen hingga Kepala Kantah
OTT kali ini bukan sekadar kasus suap receh di tingkat lokal, melainkan indikasi adanya sindikasi korupsi yang terstruktur dari pusat hingga daerah.
Dari 17 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan oknum pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di antaranya adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri.
Penangkapan seorang Direktur Jenderal (Dirjen) menunjukkan bahwa dugaan mafia pertanahan ini kemungkinan besar melibatkan kebijakan di tingkat strategis. Tidak berhenti di situ, jaringannya juga menyasar pelaksana di lapangan, yakni Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor I, Sontang Coin Manurung, dan Kepala Kantah Tangerang, Tardi.
Kombinasi penangkapan dari level Dirjen hingga Kepala Kantah ini mengisyaratkan adanya modus operandi yang sistematis dalam pengurusan sertifikat dan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah yang nilai tanahnya terus meroket, seperti Bogor dan Tangerang.
Modus Operandi: Mafia HGB dan Proyek Raksasa di Bogor
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini berawal dari dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Wilayah Bogor, yang berbatasan langsung dengan Jakarta, kini menjadi lahan basah bagi pengembang properti raksasa.
Indikasi keterlibatan proyek-proyek besar, termasuk yang berkaitan dengan kawasan pengembangan milik Summarecon, membuat nilai suap yang mengalir diduga sangat fantastis. Selain kasus HGB, KPK juga tengah mengusut dugaan penerimaan lain yang tidak wajar yang mengalir ke kantong-kantong oknum pejabat ini.
Update Terbaru
Harapan Pelatih Bali United agar Tim Geypens Tetap Berseragam Timnas
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Rekor Baru PSSI: Empat Timnas Indonesia Tampil di Piala Asia 2027 Sekaligus
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Media Vietnam Soroti Aksi Timnas U-17 Bantai Afghanistan di Kualifikasi
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Kronologi Lengkap Viral PKL Tegur Pemilik Rumah di Mojokerto karena Mobil Parkir di Depan Lapak
Rabu / 18-11-2026, 13:11 WIB
Atasi Dampak Karhutla, CT ARSA dan Koarmada Salurkan Lima Ton Bantuan
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Respon KPK Terkait Konsultasi Status Pekerjaan Seni Raffi Ahmad
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Waspada Penipuan Verifikasi SPPG, BGN Ingatkan Mitra Hati-Hati
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Timnas Indonesia Stagnan di Peringkat 116 FIFA Tanpa Jalani Laga
Rabu / 18-11-2026, 13:01 WIB
Tanggapan Dasco Terkait Isu Judi Online dan Tuduhan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Daftar Zodiak Profesional yang Jago Pisahkan Masalah Pribadi
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Karakter Finansial Shio Ayam Berdasarkan Elemen Kelahiran
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Langkah Pakai Blush On yang Efektif Samarkan Pipi Penuh Alami
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
OnePlus Turbo 7 Pro Kantongi Sertifikasi 3C dengan Pengisian 100W
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB
Motorola Signature 27 Alami Penurunan Kapasitas Baterai di Jerman
Rabu / 18-11-2026, 12:56 WIB






