Kelompok negara-negara BRICS secara resmi mengadopsi deklarasi bersama yang menyerukan seluruh pihak di kawasan Timur Tengah untuk menahan diri secara maksimal.

Seruan ini disepakati demi memulihkan ketenangan kawasan serta menjaga kelancaran perdagangan, rantai pasok, dan pasokan energi global.

Deklarasi tersebut disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS yang berlangsung di New Delhi, India, pada hari Sabtu.

BRICS yang kini meluas menjadi 11 negara anggota menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ketegangan geopolitik yang terus berlanjut.

Negara-negara anggota memperingatkan secara tegas agar tidak ada pihak yang melakukan serangan militer sengaja terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir.

Posisi Palestina dan Respons Ekonomi

Melalui deklarasi tersebut, BRICS menegaskan posisi bulat mereka terkait konflik Palestina dan menolak praktik pemindahan paksa warga.

Mereka juga mendesak penghentian segera kekerasan dan serangan militer Israel di Jalur Gaza serta mendukung penuh badan pengungsi PBB.

Di luar krisis kawasan itu, KTT turut menyepakati perluasan jalur pembayaran lintas batas non-Barat dan kerja sama kecerdasan buatan.

Langkah tersebut menjadi respons kolektif atas sanksi dan pemberlakuan tarif perdagangan sepihak yang kerap dilayangkan Amerika Serikat.

Pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi ini turut dihadiri sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam sesi tertutup, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menekankan bahwa stabilitas kawasan dan kebebasan pelayaran sangat menentukan kelangsungan perekonomian internasional.

Sementara itu, Presiden Xi Jinping menilai konflik yang berlarut-larut tidak akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat global, senada dengan desakan agar keselamatan jalur logistik tetap terjaga.

Selain isu kawasan, KTT di New Delhi ini juga diwarnai agenda bilateral antarnegara anggota, termasuk perbincangan strategis mengenai keselamatan navigasi di Selat Hormuz serta penguatan kerja sama di tengah tekanan sanksi eksternal.